Kuasa Hukum Laporkan PT. MJP ke Disnaker, Pesangon dan Upah Dipotong Tanpa Dasar Hukum

Kode Recentpos Berita

Kode Recentpost Grid


16/10/2026

Kuasa Hukum Laporkan PT. MJP ke Disnaker, Pesangon dan Upah Dipotong Tanpa Dasar Hukum

Ikuti kami:

Kuasa Hukum Laporkan PT MJP ke Disnaker, Pesangon dan Upah Dipotong Tanpa Dasar Hukum

SEKADAU, 16 Oktober 2026 — Kuasa Hukum atas nama Yohanes Kideng secara resmi melaporkan perusahaan PT MJP kepada Dinas Ketenagakerjaan, Kabupaten Sekadau. Laporan ini diajukan terkait dugaan pemotongan sepihak atas hak pesangon serta upah pekerja tanpa dasar hukum yang jelas.

Dalam keterangannya, Heron dari Kantor Hukum Aginta Heron & Rekan menyampaikan bahwa pemotongan yang dilakukan pihak perusahaan tidak memiliki dasar hukum yang sah dan terkesan mendiskriminasi karyawan.

 "Pemotongan tersebut tidak jelas dasar hukumnya dan terkesan mendiskriminasi karyawan," ujar Heron.

Sebagai Ketua DPD PSI Sekadau, Heron juga berpesan agar setiap perusahaan yang berinvestasi di Bumi Lawang Kuari senantiasa menghormati kearifan lokal masyarakat setempat serta memberikan upah yang layak sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Beliau juga mengingatkan agar perusahaan dapat lebih memprioritaskan dan memberdayakan putra-putri daerah dalam setiap proses perekrutan tenaga kerja.

 Pihak pelapor berharap Dinas Ketenagakerjaan dapat segera menindaklanjuti laporan ini, meneliti kebenaran dugaan tersebut, dan memulihkan hak-hak pekerja yang dirugikan. (red)
Diterbitkan: Redaksi
Google Logo Add on Google
Tambahkan Komentar Anda
Tombol Komentar
Banner Promosi
Banner Promosi