Ikuti kami:
![]() |
| Kuasa Hukum Laporkan PT MJP ke Disnaker, Pesangon dan Upah Dipotong Tanpa Dasar Hukum |
SEKADAU, 16 Oktober 2026 — Kuasa
Hukum atas nama Yohanes Kideng secara resmi melaporkan perusahaan PT MJP kepada
Dinas Ketenagakerjaan, Kabupaten Sekadau. Laporan ini diajukan terkait dugaan
pemotongan sepihak atas hak pesangon serta upah pekerja tanpa dasar hukum yang
jelas.
Dalam keterangannya, Heron dari
Kantor Hukum Aginta Heron & Rekan menyampaikan bahwa pemotongan yang
dilakukan pihak perusahaan tidak memiliki dasar hukum yang sah dan terkesan
mendiskriminasi karyawan.
"Pemotongan tersebut tidak jelas dasar
hukumnya dan terkesan mendiskriminasi karyawan," ujar Heron.
Sebagai Ketua DPD PSI Sekadau,
Heron juga berpesan agar setiap perusahaan yang berinvestasi di Bumi Lawang
Kuari senantiasa menghormati kearifan lokal masyarakat setempat serta memberikan
upah yang layak sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Beliau juga
mengingatkan agar perusahaan dapat lebih memprioritaskan dan memberdayakan
putra-putri daerah dalam setiap proses perekrutan tenaga kerja.
REKOMENDASI
- Memuat artikel...
